"APBD adalah milik rakyat sehingga tidak tepat penggunaan istilah bantuan saat Pemerintah memberikan dukungan pada kegiatan masyarakat" tegas Sunarjo dari Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta yang hadir sebagai nara sumber di Program Radio Gunungkidul di Hari Esok (GdHE) edisi 26, 25 Februari 2009.
Ditemani Ketua Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul, Suratimin, diskusi tentang APBD Gunungkidul mengkritisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunungkidul yang menempatkan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan RSUD sebagai penyumbang terbesar PAD Gunungkidul dengan rincian Tahun 2006 sebesar Rp 6,873 M, Tahun 2007 Rp 8,107 M dan Tahun 2008 Rp 9,622 M. " Dari tahun ke tahun pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan ini cenderung naik dan ini meningkatkan kerentanan" tukas Sunarjo sembari mengajak Sahabat Radekka mencermati display Bebarengan Sinau APBD Gunungkidul yang sebelumnya telah didistribusikan ke 100 keluarga di Desa Kawasan Konservasi.
Relasi antara masyarakat dan APBD juga didiskusikan untuk memperjelas keterlibatan masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan menghasilkan APBD pro rakyat. " Menjadi strategis bagi rakyat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan supaya Gunungkidul memiliki APBD yang menjawab kebutuhan masyarakat" tandas Suratimin sebagai closing statement GdHE edisi 26.
Ditemani Ketua Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul, Suratimin, diskusi tentang APBD Gunungkidul mengkritisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunungkidul yang menempatkan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan RSUD sebagai penyumbang terbesar PAD Gunungkidul dengan rincian Tahun 2006 sebesar Rp 6,873 M, Tahun 2007 Rp 8,107 M dan Tahun 2008 Rp 9,622 M. " Dari tahun ke tahun pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan ini cenderung naik dan ini meningkatkan kerentanan" tukas Sunarjo sembari mengajak Sahabat Radekka mencermati display Bebarengan Sinau APBD Gunungkidul yang sebelumnya telah didistribusikan ke 100 keluarga di Desa Kawasan Konservasi.
Relasi antara masyarakat dan APBD juga didiskusikan untuk memperjelas keterlibatan masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan menghasilkan APBD pro rakyat. " Menjadi strategis bagi rakyat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan supaya Gunungkidul memiliki APBD yang menjawab kebutuhan masyarakat" tandas Suratimin sebagai closing statement GdHE edisi 26.
(2).JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar